Demokrat Dki Tolak Ihwal Desakan Max Sopacua Cs Untuk Klb

FAST DOWNLOADads
Download





Jakarta, CNN Indonesia — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang didorong Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Organisasi itu dibentuk Max Sopacua, Ahmad Mubarok bersama kader senior Demokrat lainnya.


Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso menilai tidak ada kepentingan memaksa sehingga harus dilakukan KLB seperti yang diinginkan GMPPD.


“Informasi atau hal yang telah digulirkan beberapa orang yang merasa senior untuk KLB, kami tegas menolak anjuran itu dan tetap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat hingga 2020 sesuai masa jabatan Pak SBY,” kata Santoso di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).


Santoso menjelaskan DPD Demokrat DKI menolak KLB sebab tidak ada syarat yang terpenuhi. Tiga diantara beberapa syarat untuk menggelar KLB ialah ketua umum berhalangan tetap, ketua umum melanggar konstitusi atau perundang-undangan, serta hukum internal partai dan partai tidak berjalan.


Syarat tersebut, kata Santoso, sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Ia menilai Demokrat masih berada pada jalur yang benar di bawah kepemimpinan SBY meski perolehan bunyi di Pileg 2019 menurun.


Santoso menyampaikan pernyataan perilaku terhadap KLB dalam jumpa pers hari ini ialah murni inisiatif DPD Demokrat DKI meski tetap berkonsultasi pada DPP. Ia mengklaim tidak ada intervensi DPP dalam acara maupun bahan pernyataan sikap.


“Bahwa yang dilakukan DPD Partai Demokrat DKI banyak dilakukan DPD dan DPC seluruh Indonesia. Sebagai bukti bahwa anjuran KLB ditolak sebab tidak memenuhi syarat,” kata Santoso.


Sebelumnya, sejumlah senior membentuk GMPPD untuk mendorong KLB sebab menilai ada sejumlah problem internal partai. GMPPD terdiri atas sejumlah kader senior ibarat Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.


Permasalahan pertama yang diungkap Max yakni wacana sejumlah kader partai yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Mereka ialah Wasekjen Andi Arief, Rachlan Nashidik dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Huatahaean.


Masalah itu menyebabkan bunyi Demokrat jeblok di Pemilu 2019 yang hanya memperoleh 7,7 persen suara. Menurut dia, perlu ada introspeksi dan penilaian menyeluruh biar lebih baik di Pemilu 2024.


Max juga menyatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ialah figur potensial yang sanggup menjadi ketua umum selanjutnya menggantikan ayahnya. AHY dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang sanggup dicalonkan pada Pilpres 2024.


“Yang kami tolak KLB, bukan sosok AHY. Jangankan tanya ke Partai Demokrat, bila ditanya ke masyarakat niscaya baiklah AHY, beliau next leader,” kata Max.


[Gambas:Video CNN] (adp/osc)









>Artikel Asli<<


FAST DOWNLOADads
Download
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url