Gaduh Di Partai Demokrat, Sby Digoyang Info Kongres Luar Biasa

Jakarta –

Partai Demokrat (PD) diterpa kegaduhan. Sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digoyang isu Kongres Luar Biasa (KLB).

Isu KLB itu bermula dari senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua menggelar konferensi pers menyikapi situasi politik terkini dari partai berlambang seolah-olah logo mercy itu pada Kamis (15/6) lalu. Termasuk soal merosotnya bunyi Partai Demokrat di Pileg 2019.

Saat konferensi pers, GMPDD juga mengeluarkan pernyataan tertulis. Dalam rilis persnya sempat disinggung soal KLB, meski tidak disampaikan secara langsung.

Tampaknya rilis pers itu menyebar dan mengakibatkan reaksi dari para kader Partai Demokrat di banyak sekali daerah. Para kader di banyak sekali kawasan itu kompak menolak tentang KLB yang berembus.

Reaksi keras pertama kali tiba dari Kader Demokrat Daerah spesial Yogyakarat (DIY) yang kecewa permasalahan internal diungkap ke publik. Menyusul DIY, Jawa Barat (Jabar) ikut bersuara. Pendiri Demokrat Jabar, Yan Rizal Usman menolak mentah-mentah tentang KLB yang berembus kencang. Yan menilai KLB hanya akan menjadi preseden jelek bagi partai dan sistem demokrasi di Indonesia.

“Jika SBY diganti dengan KLB, maka ini menjadi tradisi jelek dan merusak demokrasi yang sedang dibangun di tanah air. KLB akan berulang dengan KLB berikutnya, sangat jelek untuk PD dan nasib para kader ke depannya,” kata Yan kepada wartawan, Jumat (14/6).

Pun kader Partai Demokrat di Sulawesi Utara dengan tegas menolak tentang KLB. Dikomandoi Ketua DPC Partai Demokrat Manado, Nortje Vanbonne, setidaknya 11 Ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Utara serempak mendukung penuh SBY untuk tetap menjabat sebagai pucuk pimpinan.

Vanbonne pun melempar tudingan akan merosotnya bunyi Partai Demokrat. Menurut Vanbonne dan kawan-kawan, paslon yang diusung Partai Demokrat, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak bisa memberi efekk ekor jas pada partai yang berdiri semenjak tahun 2001 itu.

Menurut Vanbonne, turunnya jumlah bunyi partai bukan kesalahan DPP Partai Demokrat. Dia menilai anjloknya bunyi partai berlambang seolah-olah logo Mercy itu karena tidak mendapat imbas ekor jas dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung di Pilpres 2019.

“Kita tidak mendapat imbas ekor jas alasannya yaitu tidak ada calon presiden, namun justru alasannya yaitu ada ketokohan SBY, AHY, dan Mas Ibas, partai kita masih bisa bertahan melewati ambang batas parlemen, bandingkan dengan partai-partai usang yang justru tidak lolos PT. Demokrat justru lolos walaupun tidak punya calon presiden dan ketua umum kita tidak bisa berkampanye alasannya yaitu menjaga Ibu Ani yang sedang sakit ketika itu,” kata Vanbonne, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6/2019).

Senada dengan DIY, Jabar dan Sulut, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta juga dengan tegas menolak tentang KLB. Demokrat DKI menilai di bawah kepemimpinan SBY Partai Demokrat masih on the track. Demokrat DKI pun menegaskan tak ada alasan bagi partainya untuk menggelar KLB.

“Kami berpandangan tidak ada kepentingan memaksa untuk KLB. Di bawah pimpinan Pak SBY, Partai Demokrat masih on the track di jalur yang tepat, sehingga proposal KLB kami tolak keras,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso ketika jumpa pers di kantor DPD PD DKI, Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).