Jakarta: DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta menolak ajuan para senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang mendorong diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB). Pasalnya, seluruh pengurus Partai Demokrat sudah memprediksi adanya penurunan perolehan bunyi di Pileg 2019.
GMPPD mengusulkan KLB untuk meregenerasi kepemimpinan. KLB diusulkan tanggapan anjloknya bunyi partai pada Pileg 2019.
“Dengan sistem pemilu yang bersamaan, pileg dan pilpres, di mana Partai Demokrat tidak mempunyai ekor jas, maka kita sudah mempertimbangkan bunyi kita akan turun,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso di kantornya, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut dia, naik turunnya perolehan bunyi partai dalam kontestasi pemilu merupakan hal biasa. Namun hal tersebut dijadikan sebagai evaluasi, bukan pribadi menggelar KLB.
Santoso bilang, ajuan KLB oleh GMPPD tidak berdasar. Ia justru menilai ajuan tersebut hanya dibuat-buat. “Padahal yang bersangkutan sudah tahu sebenarnya, alasannya yaitu kita tidak punya ekor jas,” ketus dia.
Ia meminta DPP Partai Demokrat bertindak tegas pada pengusul KLB. Sebab, ajuan itu dikhawatirkan memprovokasi dan memecah belah internal partai.
“DPD Partai Demokrat DKI Jakarta meminta DPP untuk bersikap tegas sesuai AD/ART Partai Demokrat kepada pengurus dan kader yang membuat kegaduhan dengan mengusulkan KLB dengan alasan apa pun,” tegas Santoso.
Baca juga: DPD Demokrat DKI Tolak Kongres Luar Biasa
Sebelumnya, pendiri dan tokoh senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) meminta regenerasi kepemimpinan. Salah satu inisiator, Max Sopacua, menginginkan kongres luar biasa (KLB).
“KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tinggal minta AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memimpin partai ini,” kata Max di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
Para tokoh senior partai sekapat dengan kepiawaian AHY. Max menyatakan tak ada penolakan atas kepemimpinan anak sulung SBY ini. Namun, tetap semua hal terkait peralihan kepemimpinan harus disepakati kongres, sesuai peraturan partai.
Dorongan ini disebut Max bukan sekadar wacana. Pihaknya akan menyiapkan silaturahmi nasional untuk mengundang kader dan keluarga besar Demokrat untuk menyukseskan hal tersebut.
(MARCHEILLA)
(HUS)
