Manuver Politik Berebut Bangku Wakil Bupati Kulonprogo Sangat Mungkin
Oleh : Suyono Sugondo
Jogjainside.com, Kulonprogo – Perbincangan mengenai siapa dan dari partai mana, yang paling pantas untuk menduduki posisi wakil bupati, sehabis Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo lengser, dan Sutedjo ( Wakil Bupati ) naik menjadi Bupati Kulonprogo, semakin hangat di masyarakat.
Hasto Wardoyo, sebelum bertolak ke Jakarta, untuk dilantik sebagai Kepala BKKBN, memang telah menegaskan bahwa dingklik Wakil Bupati menjadi hak PDIP, dan siapa yang pantas mendudukinya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPC PDIP Kulonprogo.
“Calon wakil dari PDIP. Ada regenerasi,” ungkapnya lugas dan tegas kepada wartawan Jumat ( 28/6).
Hasto Wardoyo, juga menegaskan bahwa sesuai hukum perundangan, maka sehabis ia lengser dari dingklik Bupati Kulonprogo, otomatis wakilnya akan naik menjadi bupati.
“Nanti Pak Tejo ( Sutedjo, dari PAN, red ) yang naik, wakil yang naik. Kemudian nanti dicari calon wakil bupatinya,” kata Hasto Wardoyo.
Dengan pernyataan Hasto Wardoyo tersebut, berarti tidak ada ruang bagi partai pengusung lainnya untuk mengajukan kandidat Wakil Bupati.
Tonny H. Prasetyo, mantan Ketua DPC PDIP Kulonprogo, dikala diminta pendapatnya mengatakan, aturannya memang tidak ada partai lain ( dalam koalisi Hasto – Tedjo, red ) yang berhak mengajukan kandidat Wakil Bupati, sehabis Hasto Wardoyo lengser.
“Karena hak mengajukan calon ada di tangan PDIP. Sedang PAN sesuai hukum main sudah mendapat dingklik bupati. Ini hukum main yang sudah baku, dan etikanya dihentikan lagi ada manuver-manuver dari pihak manapun ( partai lain, red),” katanya.
Tetapi dalam politik, segala bentuk manuver selalu ada kemungkinan muncul. Baik dari PAN sendiri, meskipun sudah mendapat dingklik Bupati. Kemudian ada PKS, Nasdem, maupun Golkar.
“Kalau semua partai pengusung mentaati hukum yang ada, dan memegang etika berkoalisi maka mestinya tidak ada ajuan nama kandidat Wakil Bupati lain selain dari PDIP, yang kemudian disahkan oleh sidang paripurna DPRD, menjadi Wakil Bupati, ” katanya.
Kalau kemudian dalam perkembangannya pada beberapa hari ke depan, ada manuver politik dari partai penerima koalisi menyerupai PAN, PKS, Golkar atau Nasdem, berdasarkan Tonny sanggup saja terjadi.
“Kalau hingga manuver itu ada, berarti menyerupai membeli kupon undian berhadiah, niatnya untung jikalau nggak untung ya namanya juga undian, gambling. Belinya pakai uang, niscaya niat dong, tetapi jikalau nggak nembus, kembali ke hakekat dasarnya undian untung – untungan,” ujar Tonny.
Tetapi berdasarkan Tonny sebaiknya semua pihak ( partai koalisi pengususng Hasto – Tedjo ) memegang bersahabat etika berkoalisi, dan melihat sejarah terjadinya koalisi serta menyadari posisi masing-masing partai. Sehingga tidak memperkeruh situasi sosial politik Kulonprogo. Apalagi manuver yang terbangun melibatkan para pihak di luar Kabupaten Kulonprogo. Akan runyam, katanya. (sug)
