Praktik politik di Indonesia mengenal istilah politik dagang sapi yang transaksional.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai rekonsiliasi antara dua elite, termasuk pengusung dan pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma’ruf Amin, harus dilakukan secara konkret. Menurut dia, praktik politik di Indonesia mengenal ‘politik dagang sapi’ yang sangat transaksional.
“Sehingga tidak ada makan siang yang gratis, semuanya harus ada reward atau imbalan. Baik yang mendukung, mengusung atau yang sempat berseberangan,” kata Indria Samego, Sabtu (29/6).
“Dan reward yang paling prestisius yaitu jatah menteri kabinet, baik beliau sebagai partai pendukung atau bahkan yang sempat menjadi oposisi,” kata menambahkan.
Jadi jika ada imbalan dalam rekonsiliasi, menurutnya, yang dimaksud yaitu jatah menteri di kabinet. “Boleh oke atau tidak setuju, tapi itulah yang terjadi,” tegasnya.
Walaupun ada yang menilai tidak perlu rekonsiliasi, demi menjaga oposisi ke pemerintah, Samego menegaskan, pemerintah Indonesia, tidak mengenal oposisi di parlemen. Sebab, di dalam fungsi dewan legislatif sudah ada fungsi pengawasan, budgeting, legislasi.
“Jadi sudah otomatis di dalam fungsi dewan legislatif sudah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah di parlemen,” ujarnya.
Samego mengakui, Jokowi sebagai presiden mempunyai hak prerogatif, namun ia beranggapan partai yang diajak bergabung tetap perlu memberi kandidat calon menteri profesional. Hal itu, berdasarkan dia, demi terwujudnya Zaken Kabinet atau Kabinet Profesional.
“Walaupun bagi-bagi jabatan, tapi partai jangan juga memberi calon nama menteri yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Sehingga cita cita Jokowi soal Nawacita jilid dua semakin gampang dicapai,” terangnya.
