Rentetan Tolak Pergantian Ketum Demokrat Sby Ke Ahy
Rommy vs SBY Soal AHY Cawapres Jokowi | Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Instagram/Agus Harimurti Yudhoyono)
Jakarta – Wacana pergantian tampuk kepemimpinan Partai Demokrat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terlontar dari Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) ditolak sejumlah kader partai berlambang mercy tersebut.
Terbaru Kader Partai Demokrat Kabupaten Lebak, Rubama, menyatakan ihwal tersebut tak mendesak jadi tak perlu dilakukan. Terlebih berada di luar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.
“Kita tentu menolak KLB itu sepanjang melanggar secara konstutisional,” kata Rubama di Lebak, dikutip dari Antara, Rabu 19 Juni 2019.
Sejauh ini antar kader Partai Demokrat sangat solid. Di wilayahnya, kata Rubama, perolehan bangku DPRD Kabupaten Lebak 2019-2024 bertambah dibandingkan masa bakti terdahulu.
Melonjaknya bangku di daerahnya menunjukkan SBY bisa membesarkan partai dan mencegah perpecahan. Sebab itu, Rubama menampik tudingan yang menyatakan ihwal tersebut dari pengurus stuktural di tingkat sentra dan daerah.
Kita belum mengetahui KLB itu maksud tujuan dan arahnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) lebih dahulu menolak ihwal pergantian ketua umum di badan partainya.
Ketua DPD Demokrat Sultra Muh Endang menungkapkan hingga ketika ini jajaran kader Partai Demokrat se-Sultra masih konsisten mendukung SBY. Presiden Indonesia ke-6 tersebut dinilai bisa menunjukkan kepemimpinan demokratis di partai dengan mendengar masukan dari kader.
“Harusnya itu yang menjadi fokus kita, menatap menyerupai apa persiapan kita menghadapi Pilkada 2020, sehingga kita bisa memenangi pilkada sebanyak banyaknya,” ujar Muh Endang.
Seperti diketahui sejumlah senior Partai Demokrat membentuk GMPPD. Adapun politikus senior tersebut di antaranya Max Sopacua, Achmad Mubarok, Sahat Saragih, dan Ahmad Yahya.
Dalam jumpa persnya pada Kamis 13 Juni 2019, GMPPD menyebut Partai Demokrat bukan milik kelompok tertentu atau perseorangan keluarga. Sebab itu, Max Sopacua menyampaikan perlu diselamatkan biar meraih kejayaan.
GMPPD mendorong digelarnya KLB sebagai syarat proses pergantian ketua umum tertanggal paling usang 9 September 2019 dengan alasan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat pada 2024.
“Gerakan ini bisa saja ujungnya menjadi KLB. Dan bila KLB tidak perlu susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada mas Agus Harimurhi Yudhoyono,” ujar Max.
Baca juga:
