Sikap Dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan bahwa partainya belum memilih perilaku dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, Demokrat belum memilih apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen

“Pembicaraan itu nanti berikutnya,” ujar Hinca dikala ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Gerindra Belum Tentukan Sikap Politik Usai Pembubaran Koalisi Pendukung Prabowo-Sandiaga

Hinca mengatakan, perilaku atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.

“Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Partai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu yaitu daerahnya Majelis Tinggi partai,” kata Hinca.

“Nah, dengan demikian tentulah kedaulatan partai masing-masing akan mengambil perilaku sesuai dengan kebijakan partai,” ucapnya.

Baca juga: Kalah di MK, Prabowo Minta Maaf ke Partai Koalisi dan Para Pendukung

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat pinjaman sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus masalah sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim aturan Prabowo-Sandiaga.